Infonusantara.net - Sebagai anggota DPRD Kota Padang,  Budi Syahrial meminta Tambahan Penghasilan Pejabat (TPP)  untuk lurah dinaikan. 

Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Padang dengan Pemerintah Kota Padang,  Senin,  16 Desember 2019.

"TTP saat ini untuk lurah Rp3 juta. Kalau menurut saya,  layaknya TPP bagi lurah itu minimal Rp5 juta," ujarnya. 

Mengingat tugas lurah tersebut berat.  Karena semua urusan lurah yang mengurus,  mulai dari urusan kota sampai ke urusan terendah. 

"Bahkan saya lihat,  kelurahan juga mengurus urusan APBN, misalnya kegiatan kementerian. Darimana anggaran akan diambilkan," tugasnya. 

Akibat TPP rendah,  kata Budi,  banyak ASN yang menolak untuk menjadi lurah. 
"Saat ini kekosongan jabatan se Kota Padang sebanyak 41 orang untuk jabatan struktural golongan VA,  VB,  IIIA dan IIID. Itu terbanyak di kecamatan dan kelurahan, seperti Kecamatan Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung," ujarnya. 

Jabatan camat saat ini kosong di Kecamatan Pauh, jelas Budi.  Sedangkan jabatan Sekretaris Kecamatan yang kosong di Kecamatan Padang Barat.  Jabatan lurah yang kosong terdapat di Parupuk Tabing,  Lubuk Buayo,  Koto Pulai,  dan Berok Nipah.

"Belum lagi kasi-kasi di kelurahan,  banyak yang kosong," cakapnya. 

Menurut Budi Syahrial,  jangan hanya melihat ketakutan saja dalam menaikan TPP tersebut.  Harusnya dicarikan celah dan solusinya.  

"Konsultasikam dengan MenpanRB terkait penambahan TPP itu.  Kita harus melihat secara proposianal persoalan ini," terangnya. (inf/by)
 
Top