Marzuki Onmar 
Infonusantara (PADANG) - Marzuki Onmar dalam masa pemilihan kepala daerah 2018 diadakan secara serentak di Indonesia ini, khususnya masyarakat Kota Padang “diuji” untuk memilih pemimpin dalam jangka waktu 5 tahun kedepan melalui pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu masyarakat Kota Padang harus benar-benar cermat dalam menentukan siapa yang akan memimpinnya, (Minggu,18/03/2018) Siang.

Secara sosial setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menyempurnakan kehidupannya dan secara politis mereka selalu dihadapkan pada kenyataan pentingnya suatu rencana, strategi, metode atau apapun namanya agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, tertib dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung ini maka masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya sehingga idealnya akan terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan masyarakat yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif, pemerintahan lokal yang mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik bukan pelayanan kepentingan kelompok tertentu. serta peningkatan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis kebutuhan masyarakat Kota Padang.

Masyarakat Kota Padang telah belajar langsung dari pengalaman bagaimana pada ahirnya terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas hanya akan menyengasarakan golongan tertentu. Pemimpin yang semestinya mensejahterkan masyarakat justru bertindak sebaliknya dengan merenggut kesejahteraan dari masyarakat untuk memakmurkan diri dan kelompoknya tertentu.

Berdasarkan budaya politik Minangkabau, pemerintah yang baik, yaitu :pertama berilmu, kedua tahu membedakan baik dengan yang buruk, ketiga mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar, keempat baik rupa dan budi pekertinya, kelima pemurah, keenamtahu balas budi, ketujuh berani, kedelapan cukup dalam makan dan tidur, kesembilan tidak berfoya-foya.

Ke sembilan ini layaknya dijakdikan pijakan bagi masyarakat Kota Padang untuk memilih pemimpin sehingga pilkada 2018 kali ini benar-benar menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang berintegritas bagi masyarakat. Dalam ungkapan adat Minangkabau disebutkan bahwa “kalau memilih pemimpin, jangan memandang elok mukanya, tetapi pandang elok hatinya.” Ungkapan lain mengatakan “bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia pekertinya.”

Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang ideal bukanlah persoalan yang mudah. Salah satu syaratnya adalah harus ada sosok pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang benar-benar berkualitas, baik secara personal maupun manajerial. Governability berupa kapabilitas manajerial dan kapabilitas politik yang baik mutlak harus dimiliki pemimpin.

Dalam kehidupan minangkabau, “orang yang dituakan” atau pemimpin sangatlah penting. Pemimpin diambil dari masyarakat dengan kriteria tertentu yang dianggap layak dijadikan panutan dan dapat mensejahterakan rakyat serta memajukan negerinya. Dalam ungkapan adat minangkabau dinyatakan “bila rumah tidak bertua, celaka datang bala menimpa, bila negeri tidak beraja, alamat hidup aniaya menganiaya, bila tidak ada yang dituakan, banyaklah orang yang jadi menyeman, kalautak ada yang memimpin, naas menimpa hidup pun lenjin.” Ungkapan inilah yang mencerminkan begitu pentingnya pemimpin dalam kehidupan masyarakat Kota Padang atau dalam ungkapan lain disebutkan.

“Bila negeri tidak beraja, bila kampong tidak berpenghulu, bila rumah tidak tertuan, anginlalu tempias pun lalu, tuah hilang marwahpun terbuang, hidup celaka sengketapun datang.”

Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan umat manusia, orang tua-tua Kota Padang sangat selektif dalam memilih pemimpin yang dipandang paling mampu mengayomi, melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memajukan negerinya. Seorang pemimpin adalah orang yang wajib memiliki kepribadian sempurna dan berusaha terus menyempurnakan dirinya. Pemimpin bukanlah sosok bertangan besi melainkan sosok yang menerima segala masukan demi kebaikan diri dan masyarakatnya.

Sulitnya mencari pemimpin ideal bagi masyarakat Kota Padang kemudian berkonsekuensi wajibnya mentaati pemimpin selagi berada dalam koridor yang benar. Dalam ungkapan adat disebutkan “siapa mendurhakai yang dirajakannya, disalanah tempat ia binasa. “Meski demikian hal ini tidak menutup peluang bagi masyarakat untuk menyanggah dan menyingkirkan pemimpin yang zalim terhadap masyarakat dan negerinya, dimana dalam ungkapan Minang kabau disebut “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.” Artinya tugas masyarakat Kota Padang tidak berhenti pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang ini saja, tetapi bertanggung jawab terhadap pilihannya dengan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga prinsp-prinsp good governance dapat benar-benar terwujud.

Masyarakat Kota Padang mesti mengawal guna memastikan pemimpin pilihannya mengeluarkan kebijakan yang responsif yang dibuat sebagai responatas aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat seperti memberantas kemiskinan dan buta huruf. Meningkatkan taraf hidup, menjamin kesehatandan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau sebagai bentuk pro poor policy sehingga pemilihan kepala daerah yang menelan uang rakyat begitu besar ini benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.

Penulis : Dp147 (RBI)

 
Top