Kiri-kanan: Ketua IWAPI Dyah Anita Prihapsari, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.
 "Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital"


Infonusantara (Jakarta, 27 Maret 2018) -- Peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik. Terlebih peluang semakin terbuka karena di era digital ini makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).


Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaaan publik. Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.

Survei tersebut menemukan sejumlah hambatan berbasis gender dihadapi
perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik. Dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah pernah mengajukan pinjaman dari bank, namun hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya.

Perusahaan milik perempuan
pun menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki. Riset ini juga mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai
kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp 2,5 miliar.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi
pengusaha perempuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibimbing agar memiliki berbagai
kompetensi, seperti mengenal regulasi terkait pengadaan pemerintah, cara
membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri, prinsip dasar manajemen sumber daya, literasi keuangan, dan cara menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka juga dilatih agar memahami strategi mengakses pasar dan peluang tender, kategori pengadaan dan rencana pengadaan pemerintah, hingga pengetahuan tentang praktik suap dan korupsi dalam pengadaan.

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan ini ialah partisipatif dan interaktif. Ada pula simulasi di mana peserta diminta membuka website LPSE dan ditunjukkan langkah-langkah mengakses pengadaan secara online. Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini telah mempraktekkan hasil pelatihan dan terbukti berhasil ikut dan terseleksi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan ini telah membuka wawasan pengusaha perempuan untuk mencoba area bisnis pengadaan yang belum pernah ia geluti sebelumnya, yaitu konstruksi.

Melihat besarnya manfaat yang didapat pascapelatihan, serta untuk memperluas jangkauan penggunaan modul pelatihan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan
memberi kesempatan pengusaha perempuan, IWAPI telah menandatangani Nota Kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan ini pasca berakhirnya Program Compact Indonesia. Pada hari ini, modul yang digunakan dalam pelatihan tersebut diluncurkan dan disosialisasikan.

“Kerja sama ini menjadi titik awal bagi IWAPI untuk memberdayakan anggotanya yang tersebar di 32 provinsi dan 255 kabupaten untuk makin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dengan sistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan dan modern,” ujar Ketua IWAPI, Dyah Anita Prihapsari.

"Kami berharap modul ini bisa diimplementasikan penggunaannya bagi seluruh pengusaha perempuan di Indonesia sehingga pengusaha perempuan dan laki-laki dapat bersaing secara adil dalam mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah," harapannya.

Tentang Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) 
MCA-Indonesia adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan bertindak sebagai lembaga pengelola tiga proyek utama yakni: (1) Kemakmuran Hijau, (2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting, dan (3) Modernisasi Pengadaan.

Tentang Millennium Challenge Corporation (MCC), MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat
pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya
negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan. MCC memegang prinsip country-led solutions dan country-led implementation, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya.

Redaksi: Infonusantara.net 
Pers Relis 

 
Top