Anggota DPRD Padang Azirwan bersama Dian Angraini dari Fraksi NasDem beserta Beberapa Orang Anggota DPRD Padang lainnya dalam Rakernis IV ADEKSI 2017 di Jakarta.
Infonusantara (PADANG) - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang akan mengatur transparansi sistem keuangan daerah. Payung hukum ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi.

Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) ini diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal.

Dalam menyikapi Perpres yang akan dikeluarkan itu, seluruh anggota DPRD Kota se-Indonesia laksanakan Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) dengan tema “Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning (perencanaan elektronik), e-Budgeting (perencanaan penganggaran elektronik) dan e-Procurement( perencanaan pengadaan elektronik) bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, 6 hingga 8 Desember 2017. Rakernis IV ADEKSI ini turut di ikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang Azirwan dari Fraksi NasDem menyampaikan, memang sangat pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua  proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Dalam Rakernis IV ADEKSI ini, seluruh peserta para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif,"  ujar Azirwan saat dihubungi Infonusantara.net melalui selulernya , Jum'at (9/12)

Lebihlanjut disampaikan dengan adanya perpres nanti tentang sistem e- planning, e- budgeting dan e-procurement ini semoga semua daerah setelah memakai sistim ini akan terhindar dari korupsi. Ini sangat bagus sekali, sehingga tidak ada lagi celah untuk bermain main pada anggaran dan diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah nakal. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT, " katanya.

"Dilaksanakannya Rakernis IV ADEKSI ini, kita mengetahui aturan yang jelas yang nantinya diterapkan di seluruh Indonesia juga Kota Padang.  Jangan ada yang main-main lagi masalah anggaran, apalagi APBD ," tandasnya.

Jadi dengan sistem ini, apapun bentuk kegiatannya nanti yang dilaksanakan, semua itu sudah diatur dalam sistem. Mana saja nanti program program urgent dan apa saja nanti pengadaan barang yang akan diselenggarakan itu ada aturannya dalam sistem. Tidak bisa lagi seenaknya memindahkan mindahkan anggaran.

"Melalui sistem yang transparan, jelasnya, akan meminimalisasi penyelewengan anggaran. Sistemnya yang akan dibangun mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement yang sekarang diterapkan di Jakarta dan Bandung,  " pungkasnya 

Sebelum menebitkan perpres, lanjutnya, pemerintah akan menyosialisasikannya kepada seluruh kepala daerah. Untuk jangka pendek, perpres itu akan berlaku bertahap di kota-kota besar yang sarana dan prasarananya sudah siap.(Im7)
 
Top