Info,PADANG -- Sebagai mitra kerja yang bertugas melakukan pengontrolan terhadap Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kota Padang, Komisi II DPRD Padang yang membidangi Urusan Ekonomi dan Keuangan lakukan rapat kerja bersama Dinas Pendapatan Daerah(Dipenda), Sabtu(4/1).

Rapat kerja yang dilakukan di Musala DPRD Kota Padang tersebut terlihat sangat komunikatif. Dalam rapat kerja tersebut membahas program pencapaian Dipenda Kota Padang dan evaluasi kendala yang dialami Dipenda dibawah pimpinan Adib Alfikri tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yandri Hanafi dalam rapat kerja itu menyampaikan, untuk lancarnya pengontrolan yang kami lakukan, kami perlu mendapatkan data-data terkait perkembangan kinerja dan pencapaian pendapatan Dipenda. Untuk itu, kami harap Dipenda Kota Padang mau memberikan laporan rutin untuk memudahkan pengontrolan yang kami lakukan dari Komisi II merupakan mitra kerja terkait dengan Dipenda,” kata Yandri.


Dalam rapat kerja itu terungkap Dipenda Kota padang mengalami beberapa kendala selama 2016. Hasil realisasi di tahun 2016 juga dinyatakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

KaDipenda Adib Alfikri mengakui, pihaknya sulit mendeteksi terjadi ‘kebocoran’ yang terjadi selama tahun 2016. Selain itu, pihaknya juga menemukan kendala tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB yang masih rendah di Kota Padang.

Untuk tahun ini, awal tahun masih belum bisa diketahui pencapaian kinerja. Ada tren yang berkembang di masyarakat, sehingga kinerja belum bisa diukur. "Misalnya saja di bulan Januari. Pendapatan dari hotel belum maksimal, karena trennya belum banyak orang minat ke hotel sebab tidak banyak iven," terangnya.

Sementara ntuk pencapaian tahun 2017, Adib mengungkapkan, Dipenda pencapaian target sebesar Rp335 miliar dari pajak daerah sepanjang 2017. “Tahapannya selama empat kali triwulan adalah sebesar 20, 42, 75, dan 100 persen. Di akhir Januari, pencapaian kita sudah mencapai 6 persenan,” jelas Adib.

Dalam kesempatan itu pihak Dipenda Kota Padang sendiri, Adib menyatakan akan memberikan laporan data rutin kepada DPRD Kota Padang demi kemudahan legislatif melakukan pengontrolan eksekutif. “Selain itu kami juga komit melakukan diskusi-diskusi rutin secara intens. Bisa jadi DPRD yang mengundang kami, atau kami yang mengundang DPRD. Kalau bisa ini kami lakukan setiap bulan,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Yulisman dalam rapat kerja itu juga menekankan agar Dinas melakukan sinkronisasi rencana kerja dengan anggaran. Ini karena banyak program yang tidak terlaksana sebab minimnya anggaran.

Yulisman menegaskan, agar kedepannya, penyesuaian rencana kerja dengan anggaran harus jadi perhatian Dipenda. Selain itu, keluhan masyarakat juga harus jadi perhatian agar aspirasi masyarakat tersalurkan. Misalnya, pajak air tanah merupakan salah satu pajak yang memberatkan masyarakat. Dinas harus bijak dan Ini harus jadi perhatian,” ungkapnya.(im7)
 
Top